Arbitrase2018-02-11T00:08:17+00:00

Arbitrase

Definisi, Syarat dan Pendaftaran

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata bidang perbankan dan yang terkait bidang perbankan di luar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase, yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak yang bersengketa.

Arbiter adalah seorang atau lebih yang merupakan Arbiter Tetap/Arbiter Ad Hoc LAPSPI yang dipilih oleh Para Pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk LAPSPI untuk memeriksa perkara dan memberikan Putusan Arbitrase mengenai sengketa yang diajukan penyelesaiannya kepada LAPSPI.

 

JENIS SENGKETA YANG DAPAT DIAJUKAN KE ARBITRASE LAPSPI

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase LAPSPI harus memenuhi semua kriteria tersebut di bawah ini:

  1. Merupakan sengketa di bidang perbankan dan/atau berkaitan dengan bidang perbankan;
  2. Sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak yang bersengketa;
  3. Sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian;
  4. Antara Pemohon dan Termohon terikat dengan Perjanjian Arbitrase

 

PENDAFTARAN ARBITRASE

  1. Arbitrase diselenggarakan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Para Pihak atau salah satu Pihak kepada LAPSPI. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Ketua LAPSPI, dan dialamatkan ke Kantor LAPSPI.
  2. Permohonan terdiri atas :
    1. Surat permohonan Arbitrase yang memuat : (Formulir Aplikasi Arbitrase-FAA.01 …. )
  • Nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak
  • Uraian singkat tentang sengketa
  • Isi tuntutan;
    1. Lampiran-lampiran :
  • Fotocopy bukti pembayaran atas Biaya Pendaftaran
  • Fotocopy Perjanjian Arbitrase
  • Akta-akta bukti yang diajukan berikut keterangannya
  • Fotocopy/salinan dokumen bukti-bukti pendukung

Formulir

Tidak tersedia

Layanan Arbitrase

Layanan Arbitrase diperuntukkan kepada pemohon yang ditetapkan masuk dalam layanan komersial. Pada layanan Arbitrase, kepada para pihak akan dimintakan persetujuannya untuk bermediasi dalam setiap tahapan Arbitrase. Apabila dalam upaya Mediasi dan layanan Arbitrase dapat dicapai kesepakatan perdamaian, maka Arbiter/Majelis Arbiter akan menghentikan proses Arbitrase dan akan menetapkan Perjanjian Kesepakatan Perdamaian.

Biaya-biaya

Biaya-biaya layanan  Arbitrase LAPSPI, terdiri dari:

  1. Biaya Pendaftaran, yakni biaya yang harus dibayar untuk mendaftarkan penyelesaian sengketa melalui layanan Arbitrase LAPSPI.
  2. Biaya Pemeriksaan, yakni biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraan proses Arbitrase, antara lain biaya pelaksanaan Arbitrase, biaya transportasi dan akomodasi, biaya menghadirkan saksi dan/ahli, dan biaya-biaya lain yang relevan dan wajar yang dapat diterima dan disepakati.
  3. Biaya Arbitrase, yakni biaya jasa Arbiter yang harus dibayar dimuka oleh Pemohon dan Termohon secara pro-rata sebelum sidang Arbitrase pertama dilaksanakan, yang dihitung atas dasar prosentase tertentu dari nilai sengketa. Apabila nilai sengketa tidak disebutkan oleh Para Pihak atau tidak berupa suatu tuntutan pembayaran uang, maka besarnya nilai sengketa ditetapkan berdasarkan tafsiran Pengurus dengan memperhatikan kompleksitas perkara.

Pada akhirnya dalam Putusan Arbitrase akan diputuskan kepada Pihak mana Biaya Arbitrase akan dibebankan, dengan ketentuan:

  1. Biaya Arbitrase dibebankan semua kepada Termohon jika tuntutan Pemohon dikabulkan seluruhnya;
  2. Biaya Arbitrase dibebankan kepada Para Pihak dalam pembagian yang adil jika tuntutan Pemohon dikabulkan sebagian;
  3. Biaya Arbitrase dibebankan semua kepada Pemohon jika tuntutan Pemohon tidak diterima atau ditolak seluruhnya
  1. Biaya Pelaksanaan Putusan, yakni biaya yang harus dibayar terkait dengan pelaksanaan Putusan Arbitrase, antara lain biaya pendaftaran putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri, biaya pengambilan salinan putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri, biaya pelaksanaan eksekusi apabila putusan Arbitrase tidak dilaksanakan secara sukarela sehingga membutuhkan biaya untuk permohonan perintah eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Pihak yang menanggung Biaya Pendaftaran putusan Arbitrase dan Biaya Pengambilan Salinan Putusan Arbitrase yang sudah didaftarkan adalah:

  1. Pemohon, apabila Permohonan Arbitrase dikabulkan sebagian atau seluruhnya;
  2. Termohon, apabila Permohonan Arbitrase tidak diterima atau ditolak.

Biaya Permohonan Eksekusi dan Biaya Pelaksanaan Eksekusi dibebankan kepada Pemohon apabila Permohonan Arbitrase dikabulkan sebagian atau seluruhnya.

Tarif biaya layanan Arbitrase dapat dilihat pada Lampiran Peraturan dan Prosedur Arbitrase

Arbiter

Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H.

Dr.Susanti Adi Nugroho, S.H.,M.H, sejak tahun 1966 aktif menjabat sebagai Hakim di beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia. Pada tahun 1998 beliau diangkat menjadi Hakim Tinggi Jakarta yang ditugaskan sebagai Koordinator Fungsional Puslitbang dan Diklat Mahkamah Agung RI. Karir beliau meningkat menjadi Hakim Agung RI sampai purna baktinya. Sewaktu bertugas di Mahkamah Agung, beliau merangkap sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan di Mahkamah Agung RI. Selain menjadi Arbiter Tetap LAPSPI, saat ini beliau masih aktif mengisi berbagai acara seminar dan lokakarya yang berkaitan dengan hukum dan peradilan. Karir profesionalnya saat ini ialah sebagai konsultan hukum.

Marianna Sutadi, S.H.

Marianna Sutadi, S.H.,M.H, mengawali karirnya sebagai Hakim Pengadilan Negeri sejak tahun 1964. Kemudian beliau diangkat sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI pada tahun 1995. Beliau dipercaya menjadi Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Pengawasan pada tahun 2001 dan menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial pada tahun 2004. Pada tahun 2010 - 2013 beliau diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Romania merangkap Republik Moldova. Sejak tahun 2017 beliau menjadi Arbiter pada Arbitrase ad-hoc, dan sebagai Arbiter Tetap LAPSPI. Disamping menjadi Arbiter Tetap LAPSPI, beliau juga aktif mengisi berbagai acara seminar dan lokakarya yang berkaitan dengan hukum dan peradilan

Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S, memulai karirya sebagai dosen di Fakultas Hukum UGM tahun 1980 dan diangkat menjadi Dekan Fakultas Hukum UGM pada tahun 1997-2000. Saat ini beliau menjadi Guru Besar Hukum Bisnis UGM, disamping sebagai Arbiter Tetap LAPSPI. Selain menjadi dosen dan pembimbing Tesis S2 dan Disertasi Doktor pada Program Pasca Sarjana UGM dan Universitas lainnya, beliau aktif sebagai Managing Partner pada Nindyo & Associate Capital Market Consultant, Inhouse Lawyer PT Asana Citra Yasa, Inhouse Lawyer PT Bank Lippo Tbk., Retainer Lawyer PT Bank Mandiri, Retainer Lawyer PT Bursa Efek Indonesia, Retainer Lawyer PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk., Retainer Lawyer Perum Pegadaian, Retainer Lawyer PT Bank CIMB Niada Tbk, Retainer Lawyer PT Bank Nationalnobu dan Anggota Pengarah Komite Hukum Kemeneg BUMN.

Prof. Dr. H. Muladi, S.H.

Prof. Dr. H. Muladi, S.H., memulai karir akademiknya sebagai Pembantu Dekan FH UNDIP (1977), Dekan FH UNDIP (1986) dan akhirnya menjadi Rektor UNDIP pada tahun 1994-1998. Pada kurun waktu 1998-1999 beliau diangkat sebagai Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan VII dan Menteri Kehakiman Kabinet Reformasi Pembangunan serta Menteri Sekretaris Negara Kabinet Reformasi Pembangunan. Beliau diangkat sebagai Hakim Agung RI pada tahun 2000 dan diangkat sebagai Gubernur Lemhannas pada tahun 2005-2001. Selain menjadi Arbiter Tetap LAPSPI, saat ini beliau juga aktif  sebagai Presiden Komisaris di PT Pollux Properties dan PT Multipolar Technoloby, Komisaris Independen di PT First Media Tbk dan PT Lippo Karawaci Tbk, serta menjadi Komisaris Utama di PT Mulia Argo Perkasa, Surabaya. Beliau merupakan Founder & Chairman Justitia Law Firm, Jakarta.