Profile2019-07-10T11:38:02+07:00

Profile

Latar Belakang

Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) didasarkan kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, yang ditindaklanjuti dengan MoU antara 6 (enam) Asosiasi Perbankan, yakni Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS), Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO), Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia (PERBINA) dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO) tanggal 5 Mei 2014.

Anggaran Dasar LAPSPI dituangkan dalam akta no. 36 tanggal 28 April 2015 oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn., dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia vide Surat Keputusan MENKUMHAM nomor AHU-0004902.AH.01.07 tahun 2015 tanggal 16 September 2015.
Sesuai POJK nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, LAPSPI telah dievaluasi oleh Tim Penilai OJK pada tanggal 21 Oktober 2015 dan telah memenuhi persyaratan sebagai LAPS resmi yang terdaftar di OJK vide surat OJK No. No. S-7/EP.1/2015 tanggal 21 Desember 2015.

Strategi pengembangan LAPSPI didasarkan kepada Strategi Nasional Perlindungan Konsumen dan Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Visi, Misi dan Core Values

VISI :  Menjadi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang profesional, adil, terpercaya, dan pilihan utama nasabah dan bank dalam menyelesaikan sengketa perbankan.

MISI :

  1. Memberikan pelayanan alternatif penyelesaian sengketa yang adil, cepat, murah, dan efisien;
  2. Menyediakan skema layanan penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh konsumen;
  3. Menyediakan tenaga Mediator, Adjudikator, dan Arbiter yang kompeten, kredibel, dan memiliki integritas;
  4. Melaksanakan tata kelola Lembaga berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (fairness);
  5. Mendorong industri perbankan dan masyarakat menggunakan LAPSPI sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang utama

CORE VALUES :

  1. Trust :
    1. Amanah dan memenuhi harapan
    2. Senantiasa mengutamakan karya terbaik
  2. Integrity : Bertindak konsisten sesuai aturan, kebijakan, prosedur  dan Kode Etik Lembaga
  3. Reputable :
    1. Memiliki Mediator, Ajudikator dan Arbiter yang profesional
    2. Menjalankan proses yang cepat, murah,  efektif dan efisien secara konsisten
    3. Memberikan keputusan yang netral/imparsial, rasional, dan adil
    4. Melaksanakan tata kelola yang baik
  4. Independence :
    1. Bebas dari intervensi pihak lain
    2. Bebas dari Benturan Kepentingan

Keanggotaan

LAPSPI memiliki 143 anggota, yang terdiri dari 118 Bank Umum baik Konvensional maupun Syariah dan 25 perwakilan Bank Perkreditan Rakyat/Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR/BPRS), yang terdiri dari 1 Dewan Perwakilan Pusat (DPP) dan 24 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PERBARINDO, yang mewakili +/- 1.600 BPR/BPRS di seluruh Indonesia.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, maka setiap Lembaga Jasa Keuangan di sektor Perbankan yang memiliki ijin usaha perbankan, secara otomatis menjadi anggota LAPSPI dan akan dicatat dalam Daftar Anggota. Sebagai bukti keanggotaan, Pegurus menerbitkan Sertifikat Keanggotaan.

Dengan adanya merger diantara bank anggota, jumlah anggota LAPSPI tahun 2017 berkurang 2 anggota, sehingga menjadi 141 anggota. (Daftar Bank Anggota…….)

Struktur Organisasi