Tata Kelola2018-10-30T09:50:28+00:00

Tata Kelola

Rapat Umum Anggota

Sesuai pasal 10 Anggaran Dasar LAPSPI, Rapat Umum Anggota Tahunan diadakan setiap tahun sekali, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam RUA Tahunan Pengurus menyampaikan Laporan Tahunan tentang pertanggung jawaban Pengurus dan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terdaftar untuk mendapat persetujuan RUA, serta melaporkan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disetujui oleh Badan Pengawas.

Seluruh Keputusan Rapat Umum Anggota telah didokumentasikan dalam “Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)” yang dibuat secara notariil.

Rapat Pengurus

Sesuai pasal 19 Anggaran Dasar LAPSPI, Rapat Pengurus diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) bulan, atau pada waktu lain yang dianggap perlu, untuk membicarakan kegiatan operasional. Keputusan Rapat Pengurus dituangkan dalam Notulen/Berita Acara Rapat yang mencerminkan segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan pada Rapat.

Rapat badan Pengawas

Badan Pengawas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perkumpulan maupun kegiatan Perkumpulan dan memberi nasihat kepada Pengurus. Sesuai pasal 24 Anggaran Dasar, Rapat Badan Pengawas diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan, yakni pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober.

Hal-hal yang dibahas dan keputusan yang diambil dituangkan dalam Berita Acara Rapat Badan Pengawas, yang mencerminkan segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan pada Rapat Badan Pengawas yang bersangkutan.

Pelaporan ke OJK

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, bahwa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan yakni pada bulan Juni dan Desember kepada OJK.

Laporan dimaksud memuat informasi yang mencakup antara lain :

  1. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa,
  2. Demografi konsumen yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa,
  3. Jumlah permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan,
  4. Sengketa yang masih dalam proses penyelesaian,
  5. Jangka waktu penyelesaian sengketa,
  6. Jenis layanan yang menjadi sengketa,
  7. Jumlah sengketa yang telah diputus dan hasil monitoring pelaksanaan putusan.

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan

Sesuai pasal 26 Anggaran Dasar, paling lambat 6 (enam) bulan sesudah berakhirnya tahun buku, Pengurus wajib membuat Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk disampaikan kepada RUA Tahunan setelah ditelaah oleh Badan Pengawas guna memperoleh persetujuan. Laporan Keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUA Tahunan. Sesuai Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Tahunan tahun 2017 (RUAT) dan Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUA LB) no. 12, ditetapkan bahwa Laporan Keuangan harus diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pengawas. laporan Keuangan tahun 2015, 2016 dan 2017telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Abdulrahman Hasan Salipu dengan pernyataan wajar.

Infografis